Juknis Program Peningkatan Sarpras Madrasah Melalui SBSN Ta 2019

By | 31 Juli 2019

Latar Belakang

Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tengah melakukan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan mutu Madrasah. Kebijakan peningkatan mutu pendidikan Islam khususnya
pendidikan madrasah harus didukung dengan penguatan regulasi, penataan kelembagaan, penganggaran dan pembiayaan pendidikan, tata kelola dan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.

Salah satu implementasi Program Peningkatan Mutu Madrasah Difokuskan Pada Peningkatan Sarana dan Prasarana Madrasah. Hal ini sejalan dengan Visi dan Misi Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Islam Kementerian Agama 2015 – 2019, yaitu Peningkatan Mutu Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Madrasah. Sehingga ikhtiar menciptakan pendidikan madrasah berkualitas, unggul dan berkarakter dapat terwujud dengan baik
sesuai harapan masyarakat.

Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan madrasah melalui upaya pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan madrasah tentu membutuhkan pengelolaan dan pendanaan dengan memanfaatkan berbagai
skema pembiayaan sesuai ketentuan perundang-undangan. Salah satunya adalah program Peningkatan Sarana Prasarana Madrasah yang bersumber dari anggaran melalui Pembiayaan SBSN.

Untuk melakukan efisiensi dan optimalisasi anggaran program peningkatan sarana prasarana madrasah yang bersumber dari pembiayaan SBSN maka Direktorat Jenderal Pendidikan Islam membuat Desain Purwarupa (Prototype) sebagai acuan bagi satuan kerja pelaksana proyek dalam membuat Desain Bangunan madrasah yang digunakan untuk menghitung estimasi anggaran dan perencanaan pembangunan sesuai dengan kondisi dilapangan.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka disusun Petunjuk Teknis Program Peningkatan Sarana Prasarana Madrasah Melalui SBSN Tahun Anggaran 2019 untuk digunakan sebagai acuan dan pedoman
dalam mengimplementasikan program peningkatan sarana dan prasarana Madrasah yang dibiayai melalui SBSN.

Maksud dan Tujuan

Maksud : Petunjuk Teknis Program Peningkatan Sarana Prasarana Madrasah Melalui SBSN Tahun Anggaran 2019
dimaksudkan sebagai panduan bagi Kementerian Agama dan satuan kerja pelaksana Proyek Program Peningkatan Sarana Prasarana Madrasah melalui SBSN sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya.

Tujuan : Petunjuk Teknis Program Peningkatan Sarana Prasarana Madrasah Melalui SBSN Tahun Anggaran 2019 bertujuan untuk menjamin kinerja peningkatan Sarana Prasarana Madrasah yang dibiayai melalui SBSN dan menjamin pelaksanaan/pengelolaannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis Program Peningkatan Sarana Prasarana Madrasah Melalui SBSN Tahun Anggaran 2019 meliputi standar dan klasifikasi sarana prasarana madrasah, pengelolaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi
kegiatan program peningkatan sarana prasarana madrasah yang dibiayai melalui penerbitan SBSN.

ORGANISASI DAN PENGELOLAAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA MADRASAH MELALUI SBSN

A. Organisasi, Tugas Dan Tanggung Jawab

1. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS melakukan penilaian kelayakan proyek dengan mempertimbangkan sebagai berikut:
a. Kesiapan, kelayakan serta kesesuaian proyek dengan program rencana pembangunan jangka menengah;
b. Batas maksimum penerbitan SBSN dalam rangka pembiayaan proyek yang ditentukan oleh Menteri Keuangan; dan
c. Kesesuaian proyek dengan prinsip syariah.

2. Kementerian Keuangan

  1. Menyampaikan Batas Maksimal Penerbitan (BMP) SBSN kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Melaksanakan penganggaran pembiayaan proyek melalui penerbitan SBSN; dan
  3. Melaksanakan pembayaran kegiatan yang dibiayai dengan SBSN.

3. Kementerian Agama (Pemrakarsa Proyek)

a. Sekretaris Jenderal sebagai Pemrakarsa proyek bertindak atas nama Menteri Agama menyampaikan usulan proyek kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS;
b. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam selaku pengelola pusat SBSN Madrasah c.q. Direktorat KSKK Madrasah bertugas:
1) Melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI menyampaikan usulan Proyek kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS;
2) Membuat dan Menyampaikan surat Pernyataan kesiapan pelaksanaan proyek SBSN Madrasah;
3) Membentuk Project Management Unit SBSN Madrasah;

4) Melakukan sosialisasi, pendampingan dan pelatihan Program Peningkatan Sarana Prasarana Madrasah melalui SBSN;
5) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi; dan

6) Membuat laporan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal
Kementerian Agama dan Kementerian Perencanaan pembangunan Nasional/BAPPENAS.
c. Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
1) Menerbitkan surat rekomendasi calon penerima program sesuai dengan lingkup kewenangan pembinaan;
2) Monitoring dan Evaluasi;
3) Menyampaikan hasil laporan Monitoring dan Evaluasi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
d. Satuan Kerja pelaksana proyek
1) Membuat dan Mengajukan Proposal;
Proposal ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktur KSKK Madrasah, terdiri atas:
a. Surat Usulan dari Satuan Kerja;
b. Profil Madrasah, Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) Madrasah dan Rencana Kerja Tahunan Madrasah (RKTM);
c. Master Plan/Rencana Induk Pengembangan (RIP) Madrasah;
d. Kerangka Acuan Kerja / TOR;
e. Rencana Anggaran Biaya (RAB), Daftar Kuantitas, dan Analisa Harga Satuan masing-masing item pekerjaan;
f. Detail Engineering Design (Struktur dan Gambar Kerja);
g. Dokumen Studi Kelayakan Proyek (DSKP);
h. Sertifikat Tanah Hak Milik Satuan Kerja (Wajib Sertifikat Hak Milik);
i. Surat Rekomendasi dari Kankemenag Kab./Kota dan Kanwil Provinsi;
j. Foto lahan yang akan dibangun minimal 4 arah yang berbeda;

k. Beberapa foto yang dapat menggambarkan situasi lapangan dan kondisi jalan/jembatan tersebut;
l. Surat pernyataan kesiapan.
2) Melaksanakan Proyek Pembangunan Gedung;
3) Melaporkan Kinerja Proyek SBSN secara berkala kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam C.q Direktorat KSKK
Madrasah melalui aplikasi E-Monev Kementerian Keuangan (DJPPR); dan
4) Mengelola obyek Pembiayaan yang bersifat Aset hasil proyek SBSN.
e. Project Management Unit (Unit Manajemen Proyek)

Unit Manajemen Proyek adalah unit yang dibentuk oleh Direktorat KSKK Madrasah dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam yang memiliki tugas melakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program peningkatan sarana prasarana madrasah melalui SBSN.

B. Mekanisme Pelaksanaan Pengajuan SBSN

1. Satuan Kerja Madrasah mengajukan usulan proposal ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktur KSKK Madrasah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
a. Surat Usulan dari Satuan Kerja;
b. Profil Madrasah, Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) madrasah dan Rencana Kerja Tahunan Madrasah (RKTM);
c. Master Plan/Rencana Induk Pengembangan (RIP) Madrasah;
d. Kerangka Acuan Kerja / TOR;
e. Rencana Anggaran Biaya (RAB), Daftar Kuantitas, dan Analisa Harga Satuan masing-masing item pekerjaan;
f. Detail Enginnering Design (Struktur dan Gambar Kerja);
g. Dokumen Studi Kelayakan Proyek (DSKP);

Baca juga :

Cari juknis Juknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2019

POS Akreditasi Sekolah 2019

 

h. Sertifikat Tanah Hak Milik Satuan Kerja (Wajib Sertifikat Hak Milik);
i. Surat Rekomendasi dari Kankemenag Kab./Kota dan Kanwil Provinsi;
j. Foto lahan yang akan dibangun minimal 4 arah yang berbeda;
k. Beberapa foto yang dapat menggambarkan situasi lapangan dan kondisi jalan/jembatan tersebut;
l. Surat pernyataan kesiapan.
2. Direktorat KSKK Madrasah mengusulkan proposal yang telah diverifikasi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk diteruskan ke Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
3. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama mengusulkan proposal proyek SBSN Madarasah kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kelayakan.

C. Madrasah Penerima SBSN

Madrasah penerima proyek pembiayaan melalui SBSN untuk kegiatan peningkatan sarana prasarana Madrasah adalah madrasah negeri dalam kategori MAN Insan Cendekia, MAN Keterampilan, MAN Keagamaan, Madrasah Negeri Berasrama dan/atau Madrasah Negeri Lain yang layak menerima program.

Untuk lengkapnya silahkan Baca DISINI

Tinggalkan Balasan