Sembarang Rekrut Guru Honorer Kepsek Bisa Dipenalti

By | 10 Oktober 2018

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengimbau agar sekolah tidak seenaknya merekrut guru honorer. Dia bahkan menyebut akan memberi penalti atau sanksi jika ditemukan kepala sekolah ‘nakal’ yang merekrut guru honorer tidak berdasar pada kebutuhan.

“Memang ada juga kepala sekolah yang nakal mengangkat guru honorer bukan untuk mengganti pensiun, itu bisa kami sisir nanti dan akan kami penalti jika itu dilakukan,” kata Muhajir, Rabu (10/10).

Dia menegaskan, perekrutan guru honorer oleh sekolah harus berdasar pada kebutuhan. Jika sekolah tidak kekurangan guru namun tetap merekrut guru honorer, jadi dia, itu termasuk kategori pelanggaran.

“Artinya kalau tidak dibutuhkan tapi dia rekrut berarti itu pelanggaran,” tegas Muhadjir.

Dia juga menegaskan, tidak boleh ada praktek nepotisme dalam merekrut guru honorer. Misalnya merekrut guru honorer karena yang bersangkutan adalah keluarga dekat, karib, dan lain sebagainya.

“Tidak boleh gara-gara saudara terus direkrut (jadi guru honorer) nanti akan coba kami sisir,” jelas dia.

Sementara itu menurut Muhadjir, penghentian rekruitmen tenaga honorer ini juga merupakan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena itu, pemerintah juga akan memberikan sanksi bagi pemerintah daerah yang masih melakukan perekrutan guru honorer. Sanksi yang akan diberikan tersebut berdasarkan surat edaran menteri.

“Karena guru ini sekarang jadi wewenang pemda bukan pemerintah pusat, memang political will atau keinginan baik dari pemda dan kepala sekolah sangat kita harapkan,” ujar dia.

Menurut Muhadjir, sanksi yang diberikan nanti terkait dengan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut terkait sanksi tersebut.

Pemerintah akan Sanksi Pemda Jika Rekrut Guru Honorer

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meminta pemerintah daerah agar tak lagi melakukan perekrutan tenaga didik honorer. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pun mengaku telah membuat surat edaran kepada pemerintah daerah agar tak melakukan rekruitmen guru honorer.

“Kalau Kemendikbud sebenarnya sudah membuat surat kepada pemda untuk tidak lagi rekrutmen guru honorer. Dan kalau ada pengangkatan guru itu bisa kita pantau melalui dakodik yang ada di kemendikbud,” ujar Muhadjir, Jumat (21/9).

Penghentian rekruitmen tenaga honorer ini juga merupakan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena itu, pemerintah juga akan memberikan sanksi bagi pemerintah daerah yang masih melakukan perekrutan guru honorer. Sanksi yang akan diberikan tersebut berdasarkan surat edaran menteri.

“Karena guru ini sekarang jadi wewenang pemda bukan pemerintah pusat, memang political will atau keinginan baik dari pemda dan kepala sekolah sangat kita harapkan,” ujarnya.

Menurut Muhadjir, sanksi yang diberikan nanti terkait dengan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut terkait sanksi tersebut.

“Belum ada kasus yang ketahuan ada sekolah masih tetap merekrut guru honorer. Tapi kalau ada, itu akan terkait dengan masalah bantuan kita yaitu DAK nonfisik, BOS itu. Mereka kan biasanya digaji dari BOS,” kata dia.

Ia mengatakan surat edaran terkait penghentian perekrutan guru honorer tersebut disahkannya sejak ia menjabat sebagai menteri. Menurut dia, proses seleksi untuk menjadi pegawai pemerintah dibutuhkan agar kualitas SDM meningkat.

Lebih lanjut, saat ini jumlah guru honorer tercatat mencapai lebih dari 700 ribu. Pemerintah pun mengarahkan para tenaga honorer yang tak memenuhi syarat perekrutan CPNS untuk mengikuti seleksi PPPK.

“Tapi juga tetap seleksi, tetep tes. Yang tidak lulus tes ya mohon maaf, juga tidak bisa diterima. Jadi, mohon kemudian itu jangan ditawar soal kualitas,” tambahnya.

republika.co.id

Tinggalkan Balasan