Kemukakan dan analisislah relevansi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan nawacita pemerintahan Joko Widodo dalam mengembangkan dan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah!
Kementerian Kominfo Gelar Bimtek Penerapan e-Government
Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan e-Government merupakan sebuah agenda guna meningkatkan dan mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik untuk aparat pemerintah dalam pendayagunaan teknologi bidang komunikasi dan informasi. Hal ini dikatakan Asisten IV Bidang Administrasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, DR. H. Ruslan Abu., SH., MH saat membuka Bimtek Penerapan e-Government di Hotel Aryaduta Makassar, Selasa, (26 April 2016).
…….Tentunya dalam dunia yang sudah mengglobal ini, kemajuan teknologi diperlukan dan dimanfaatkan dalam segala bidang. Salah satu bidang yang terkena sentuhan teknologi informasi adalah pelayanan pemerintah kepada publik, artinya dalam era teknologi informasi ini, informasi telah dihubungkan dengan sebuah gerbang “gateway” yang terintegrasi. Sebelumnya, Kepala Bidang Perencanaan Pusat Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Ricky Paat mengatakan, Bimtek ini dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi SDM Komunikasi dan Informatika dalam rangka meningkatkan literasi dan profesionalisme SDM Aparatur Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tanggung jawab selaku instansi teknis Pembina sektor komunikasi dan informatika sekaligus sebagai perwujudan dukungan nyata Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai anggota Lembaga Pelatihan Tingkat Asean and Pacific Training Center of Information and Communication Technology for Development (ATC ICT) dalam mengimplementasikan modul-modul pelatihan (ATC ICT) di Indonesia.
Bimtek berlangsung selama 4 hari dari tanggal 26-29 April 2016 di Hotel Aryaduta Makassar dan akan diisi dengan pemaparan dengan tim instruktur dari Universitas Indonesia. Jumlah peserta kurang lebih 60 orang utusan dari 25 Provinsi dan 9 kab/kota.
Pertanyaannya:
Kemukakan dan analisislah relevansi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan nawacita pemerintahan Joko Widodo dalam mengembangkan dan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah!
Jawaban:
Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan e-Government yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo merupakan langkah strategis dalam mewujudkan Nawacita pemerintahan Joko Widodo. Melalui pelatihan ini, aparatur pemerintah didorong untuk meningkatkan kapasitasnya dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Penerapan e-Government sejalan dengan beberapa poin Nawacita, di antaranya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, membangun Indonesia yang maju, berdaulat, berkeadilan, dan makmur, serta meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia.
Dengan menerapkan e-Government, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik dapat ditingkatkan. Hal ini dapat membantu mencegah praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Layanan publik yang berbasis elektronik juga dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor pemerintahan untuk mengurus berbagai keperluan. Hal ini dapat menghemat waktu dan biaya, serta meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang.
Penerapan e-Government juga dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi, meningkatkan daya saing bangsa, serta mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan layanan publik. Dengan demikian, diharapkan e-Government dapat membantu mewujudkan Nawacita pemerintahan Joko Widodo dan meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia.
Bimtek Penerapan e-Government merupakan langkah yang tepat untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia. Dengan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam bidang e-Government, diharapkan dapat mendorong tercapainya tujuan Nawacita pemerintahan Joko Widodo.
